Ekonomi Negara Indonesia

Masa pemerintahan Presiden Sukarno

Ketika Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan kepada Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia bahwa bangsa Indonesia yang merdeka memerlukan satu Weltanschauung atau Pandangan Hidup, sebenarnya beliau juga menginginkan agar Pandangan Hidup itu menjadi Dasar bagi Negara yang merdeka itu. Maka ketika Bung Karno menguraikan tentang Pancasila yang beliau gali dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia dan ingin menjadikannya Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, dan kemudian usul beliau diterima, maka Pancasila telah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka sejak 17 Agustus 1945.

Dilihat dari sudut ekonomi, Pancasila sebagai Dasar Negara RI menghendaki agar dalam Negara RI tumbuh berkembang masyarakat yang sejahtera lahir dan batin disertai keadilan bagi seluruh bangsa. Itu berarti bahwa perkembangan ekonomi harus memungkinkan seluruh masyarakat menjadi sejahtera. Bukan hanya segolongan kecil belaka yang menjadi kaya. Harus diusahakan agar, kalau terjadi kemiskinan, maka itu seminimal mungkin.

Implikasi dari hal di atas adalah bahwa pengertian Demokrasi dalam Pancasila tidak hanya menyangkut faktor politik, yaitu bahwa Demokrasi adalah kekuasaan Rakyat Indonesia dalam mengatur Negara. Melainkan Demokrasi juga menyangkut faktor ekonomi, yaitu bahwa Rakyat Indonesia hidup sejahtera lahir dan batin. Inilah perbedaan antara masyarakat Indonesia yang berdasar Pancasila dengan masyarakat yang berdasar paham Barat, sebagaimana selalu dikemukakan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pimpinan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sebab demokrasi yang dilandasi paham individualisme dan liberalisme hanya beraspek politik dan menganggap kesejahteraan yang dicapai melalui ekonomi adalah semata-mata usaha individu dan pribadi. Buat paham itu, adanya orang dan rakyat miskin adalah karena orang dan rakyat itu kurang berusaha untuk sejahtera. Sama sekali tidak dihiraukan oleh individualisme-liberalisme bahwa struktur kehidupan masyarakat juga dapat mengakibatkan kemiskinan, sebagaimana terjadi dalam struktur penjajahan.

Pancasila menyatakan bahwa paham kebangsaan dan kemanusiaan, atau nasionalisme dan internasionalisme, harus berjalan seiring dan harmonis. Bung Karno selalu mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia berada dalam taman sari internasionalisme. Nasionalisme bukan sikap kebangsaan yang chauvinis, arrogant, sebaliknya Internasionalisme bukan paham yang tidak memberi tempat bagi rasa kebangsaan.

Itu berarti bahwa ekonomi menurut Pancasila harus mengusahakan kekuatan ekonomi nasional yang tangguh untuk turut membangun ekonomi internasional yang adil bagi seluruh bangsa di dunia. Jadi ekonomi nasional tidak boleh dikorbankan untuk sekedar berpartisipasi memajukan ekonomi global atau internasional.

Dan tidak kalah pentingnya adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama dalam Pancasila. Itu berarti bahwa Pancasila menghendaki agar dalam perkembangan kehidupan bangsa, termasuk dalam ekonomi, faktor Moral harus selalu dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam kegiatan nyata. Maka ekonomi menurut Pancasila bukan kegiatan yang dilandasi keserakahan. Jadi bukan seperti ekonomi liberal yang menganggap sikap serakah manusia adalah faktor penting dalam ekonomi. Juga bukan ekonomi di mana masing-masing individu dalam masyarakat tidak peduli satu sama lain, bahkan menganggap normal ada golongan kaya yang sedikit jumlahnya menekan perkembangan golongan lainnya.

Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia dalam kenyataan ? Apakah sudah sesuai dengan tuntutan atau kehendak Pancasila sebagai Dasar Negara ? Kalau kita kemudian melihat perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1950 hingga sekarang, kita dapat memperoleh pandangan yang masih jauh dari tuntutan itu.

Setelah tahun 1950 ketika bangsa Indonesia telah diakui kemerdekaan dan kedaulatannya oleh seluruh dunia dan Bung Karno dengan Bung Hatta melanjutkan kepemimpinan atas bangsa sebagai Dwi Tunggal, sebenarnya harus direalisasikan apa yang selalu oleh Bung Karno diamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Bung Karno selalu mengatakan, bahwa Negara Indonesia Merdeka bukan tujuan perjuangan bangsa kita, melainkan baru satu wahana untuk mencapai tujuan itu. Meskipun satu wahana yang amat penting dan mutlak diperlukan untuk mencapai Tujuan Nasional, yaitu terwujudnya Masyarakat yang Adil, Maju dan Sejahtera bagi seluruh Rakyat Indonesia dengan Dasar Pancasila.

Karena ekonomi merupakan faktor amat penting dalam perwujudan Tujuan Nasional itu, seharusnya Negara RI sebagai wahana mencapai Tujuan Nasional harus disiapkan, diorganisasi dan dikelola dengan mengembangkan ekonomi, yaitu ekonomi sesuai dengan Dasar Negara Pancasila.

Namun dengan amat sayang harus kita lihat bahwa Dwi Tunggal sebagai kepemimpinan nasional ternyata tidak melakukan itu sebagaimana mestinya. Tidak berkembang ekonomi yang membuat sebanyak mungkin rakyat sejahtera lahir dan batin, malahan sebaliknya terjadi perkembangan rakyat makin miskin. Tidak dikembangkan dan dikelola potensi kekayaan nasional menjadi kekuatan ekonomi nasional yang makin kuat dan tangguh. Malahan pada saat berakhir kepemimpinan Bung Karno bangsa Indonesia menghadapi kondisi hyper-inflasi yang ratusan persen dan menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan rakyat.

Hal itu antara lain disebabkan oleh sifat Bung Karno yang, sebagaimana beliau akui sendiri kepada para pembantunya yang dekat, kurang berminat kepada ekonomi. Sebaliknya Bung Karno amat gemar dengan politik dan berbagai konsep politik beliau memang amat berharga dan seharusnya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Seperti terwujudnya neo-kolonialisme dan neo-imperialisme setelah surutnya imperialisme dan kolonialisme bentuk lama. Akan tetapi karena ekonomi kurang sekali beliau pertimbangkan dalam memperjuangkan konsep politik beliau, maka strategi perjuangan yang beliau tetapkan bagi Negara RI dan bangsa Indonesia menjadi sangat kurang realistis.

Bahwa bangsa Indonesia tidak hanya memperjuangkan hapusnya penjajahan di Indonesia, melainkan hapusnya kolonialisme dalam bentuk apa pun di dunia, memang merupakan tujuan perjuangan bangsa Indonesia yang sudah dicantumkan dalam UUD 1945. Maka kalau Bung Karno sebagai pimpinan bangsa menyatakan perjuangannya menghancurkan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme atau Nekolim, itu secara politik benar. Yang penting kemudian adalah bagaimana menjalankan perjuangan itu agar mencapai kemenangan. Untuk itu ditentukan strategi perjuangan sebagai pedoman perjuangan tersebut, satu strategi yang secara realistis memperhitungkan kekuatan dan kelemahan, di mana dan bagaimana melakukan kegiatan serta kerangka waktu pelaksanaan strategi itu. Dalam penentuan strategi perjuangan itu Bung Karno ternyata kurang tepat dalam melihat kekuatan yang dihadapi serta kerangka waktu. Bung Karno cenderung terlalu yakin akan kekuatan sendiri dan kekuatan lain yang dapat dimobilisasi dan akibatnya kurang realistis dalam menilai keadaan internasional. Maka itulah menjadi sumber kegagalan perjuangan ketika segera setelah selesai mengatasi kolonialisme Belanda di Irian, Indonesia langsung dibawa menghadapi Nekolim AS dan Inggeris melalui Konfrontasi terhadap Malaysia. Mungkin Bung Karno menilai bahwa blok Komunis akan serta merta berpihak Indonesia, padahal blok Komunis mempunyai perhitungannya sendiri, termasuk penguasaan Asia Tenggara dan Indonesia sepenuhnya. Tanpa Bung Karno sadari blok Komunis justru memanfaatkan Konfrontasi untuk kepentingan mereka dalam menguasai Indonesia sepenuhnya, tidak hanya dengan membantu Bung Karno yang bersimpati kepada blok Komunis sebagai pimpinan nasional di Indonesia.

Singkat cerita, strategi perjuangan Bung Karno terhadap Nekolim malahan memukul beliau sendiri. Itulah akhir kepemimpinan Bung Karno di Indonesia yang amat tragis yang tidak hanya amat memukul Bung Karno tetapi juga memukul bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebab dalam kegagalan itu kondisi masyarakat Indonesia makin lemah, terutama ekonominya yang amat berantakan, baik ekonomi rakyat pada umumnya maupun ekonomi negara. Kepemimpinan Bung Karno meninggalkan ekonomi yang amat jauh dari tuntutan Dasar Negara Pancasila. Hanya ada satu hal yang agak positif, yaitu seluruh rakyat miskin dan tidak ada golongan yang kaya dalam kemiskinan yang dalam.

Juga amat sayang bahwa Bung Hatta tidak maju ke depan memegang kepemimpinan ketika Bung Karno menunjukkan salah strategi. Sudah dalam tahun-tahun akhir dekade 1950-an Bung Hatta tidak cocok dengan kepemimpinan Bung Karno dan tidak mampu mengajak Bung Karno merubah pandangan. Akhirnya beliau mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI dan berakhirlah Dwi Tunggal kepemimpinan bangsa. Dan setelah itu Bung Hatta tidak lagi berusaha untuk memegang kepemimpinan guna membawa Negara dan Bangsa ke arah yang sesuai dengan Pancasila.

Akibatnya, segala pengetahuan ekonomi Bung Hattta yang diakui sebagai Bapak Koperasi Indonesia, kurang dapat berkembang untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Ketika kepemimpinan Bung Karno runtuh, Bung Hatta tidak maju untuk menyelamatkan bangsa. Padahal andai kata beliau maju pasti banyak yang mendukung, termasuk TNI, karena Bung Hatta dikenal sebagai pejuang yang tidak suka kepada PKI.

Masa pemerintahan Presiden Soeharto

Kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Sukarno cukup realistis melihat bahwa kelemahan utama Indonesia adalah kelemahan ekonominya. Sebab itu beliau mengajak bangsa untuk mulai melakukan Pembangunan Nasional pada tahun 1969 yang bertitikberat ekonomi. Namun kembali faktor nasib mempengaruhi bangsa Indonesia, ketika Pak Harto memilih Prof. Dr. Widjojo Nitisastro sebagai pembantu utama dalam pengendalian ekonomi. Pak Harto cukup realis untuk menyadari bahwa beliau memerlukan seorang pembantu yang kuat untuk memimpin dan mengurus ekonomi. Beliau sebagai seorang militer sadar bahwa ekonomi tidak sama pengelolaannya dengan militer.

Akan tetapi nasib bangsa telah ditentukan ketika Pak Harto memilih Prof Widjojo Nitisastro sebagai pembantu utamanya dalam ekonomi. Dapat dimengerti bahwa Pak Harto memilih Prof Widjojo. Ketika Pak Harto menjadi siswa Kursus C di Seskoad pada akhir tahun 1950-an Prof W salah seorang dosen dalam ekonomi di kursus itu. Mungkin sekali Pak Harto tertarik pada Prof W yang dikenal sebagai seorang ekonom pintar cemerlang, tetapi juga bersikap sebagai orang Jawa yang andap asor. Andai kata Prof W hanya seorang ekonom yang brilyan lulusan AS dan telah bersikap seperti orang Barat, pasti Pak Harto tak tertarik. Sebab Pak Harto kurang suka dengan orang Jawa yang hilang Jawanya. Tapi anehnya, Pak Harto bisa cocok tidak terlalu hirau dengan orang Indonesia non-Jawa yang sikapnya sudah seperti orang Barat. Namun tentu beliau lebih cocok dengan orang Jawa yang masih njawani.

Nasib bangsa Indonesia, khususnya ekonominya, sangat terpengaruh oleh pilihan Pak Harto terhadap Prof W. Sebab akibat studinya menjadi doctor ekonomi di AS ternyata Prof W menjadi sangat tertarik pada ekonomi yang berkembang di AS berdasarkan paham liberalisme-individualisme. Rupanya perkembangannya sebagai intelektual membuatnya lebih kuat kepada pragmatisme dan kurang memperhatikan ideologi. Maka buat dia tidak menjadi soal apakah paham liberalisme-individualisme tidak sesuai dengan Pancasila yang telah dimufakati bangsa Indonesia sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara RI. Ia tidak menolak Pancasila tapi tidak keberatan menggunakan paham lain sebagai dasar pemikirannya, sekalipun paham itu bertentangan dengan Pancasila. Sebagai seorang pragmatis tidak mustahil Prof W terpesona oleh kemajuan ekonomi AS, sedangkan Pancasila tidak ada contoh kemajuannya di negara lain. Karena itu memang sukar diharapkan Prof Widjojo sebagai pembantu utama Pak Harto dalam ekonomi membawa perkembangan ekonomi sesuai dengan kehendak Dasar Negara Pancasila.

Dengan sendirinya Prof W membentuk dan membawa tim ekonomi yang terdiri dari pakar-pakar ekonomi yang sehaluan yang kemudian dikenal sebagai Berkeley Mafia karena banyak di antara mereka studi di University of California at Berkeley. Kemudian Prof W dan timnya tidak hanya berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Pusat dan Daerah dalam pengurusan ekonomi. Itu juga berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan ekonomi di lembaga-lembaga perguruan tinggi. Sebagaimana lazimnya di negara yang cara berpikir orangnya masih amat dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, sebagaimana Indonesia hingga kini, orang cenderung berpihak, mendekati dan meniru mereka yang berkuasa. Memang dalam pemerintahan Orde Baru Pak Harto memberikan kekuasaan besar kepada Prof W dan timnya, khususnya dalam ekonomi.

Itulah sebabnya mengapa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi utama di Indonesia dan alma mater Prof W dan anggota timnya menjadi benteng kekuasaan mereka yang mereka kembangkan menjadi sumber pakar ekonomi yang berhaluan liberalisme dan neo-liberalisme. Rasanya sulit bagi mahasiswa Fak Ekonomi UI mencapai masa depan yang bagus tanpa berpaham demikian.

Karena luasnya kekuasaan Prof W dan timnya, kemudian hal itu berpengaruh pada studi ekonomi di lembaga-lembaga tinggi lainnya. Mau tidak mau orang menyesuaikan diri dengan yang berlaku dan laku di pemerintahan. Inilah yang menentukan nasib ekonomi Indonesia sejak 1965 yang sukar lepas dari pengaruh paham liberalisme-indivdualisme, termasuk kuatnya ikatan pengelolaan ekonomi Indonesia dengan Bank Dunia dan IMF.

Kepemimpinan Pak Harto dengan dukungan tim Widjojo memang mula-mula menimbulkan perkembangan positif dalam ekonomi Indonesia. Sebab ekonomi di masa pemerintahan Bung Karno terlalu buruk keadaannya, sehingga setiap usaha perbaikan membawa kemajuan bagi rakyat yang amat menderita. Seperti perbaikan sandang-pangan dengan dilandasi perbaikan infrastruktur pengairan, jalan dan komunikasi. Rakyat merasakan perubahan positif sampai ke desa-desa. Makin dapat dikurangi wajah kemiskinan dan rasa penderitaan karena kurangnya alat dan bahan untuk hidup wajar.

Namun sebenarnya sudah sejak permulaan diletakkan dasar yang akan membawa perkembangan ekonomi Indonesia ke arah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sejak 1965 ekonomi Indonesia berorientasi Barat karena hanya dari sana dapat diharapkan kemungkinan adanya bantuan untuk perbaikan. Sebaliknya AS dan sekutunya di Blok Barat bersyukur dan berterima kasih bahwa Indonesia dapat menghalau perkembangan dunia komunis di Asia Tenggara tanpa minta dan diberi bantuan dalam bentuk apa pun, keuangan, perralatan atau manusia. PKI sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan RRC dapat dilikuidasi oleh gerakan mayoritas rakyat Indonesia. Padahal di Vietnam AS dan sekutunya sudah menumpahkan pasukan tentara dalam jumlah tidak sedikit, ditambah bantuan dana besar serta berbagai usaha untuk menguatkan masyarakat, tetapi pihak komunis menang terus. AS dan sekutunya selalu bicara tentang teori domino, yaitu kalau sampai Vietnam direbut pihak komunis, negara lain di Asia Tenggara pasti akan turut ditaklukkan. Dan penguasaan Asia Tenggara oleh Blok Komunis berarti satu pukulan berat bagi AS yang memerlukan keleluasaan bergerak antara samudera Pasifik dan samudera Hindia. Ternyata teori domino salah sebab Indonesia tanpa bantuan sedikitpun dari Barat dapat meniadakan perkembangan kekuatan komunis di Asia Tenggara. Sebab itu Barat merasa perlu untuk menguatkan posisi Indonesia dan untuk itu mereka bersedia memberikan bantuan ekonomi besar.

Karena itu juga tidak mustahil bahwa pilihan Pak Harto terhadap Prof W ditimbulkan oleh suggesti pihak AS yang mengenal Prof W sebagai ekonom brilyan dan berorientasi ke paham Barat. AS lebih yakin bahwa bantuannya akan digunakan sesuai kehendaknya kalau yang mengendalikan ekonomi orang-orang yang berorientasi Barat. Maka sejak saat itu hingga sekarang orang selalu bicara tentang perlunya tim ekonomi Indonesia yang disukai pasar (market friendly) yang hakikatnya berarti disukai Barat. Dengan dibentuk Intergovernment Group on Indonesia atau IGGI Prof W dan timnya sangat erat hubungannya dengan AS serta negara Blok Barat yang didorong AS untuk membantu Indonesia. Dan yang memegang peran buat Barat adalah terutama Bank Dunia dan IMF yang sepenuhnya didominasi AS.

Kelihatan dan terasa bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia amat mendukung berbagai usaha bisnis besar dunia Barat, khususnya AS. Sebaliknya kurang sekali, atau bahkan tidak ada, perhatian untuk mengembangkan ekonomi rakyat Indonesia. Jangankan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dekat kepada rakyat dan memberikan kesempatan kerja paling banyak, malahan UKM yang merintangi atau berada di jalur yang sama dengan usaha besar yang masuk dari luar semua tergilas atau memang dikalahkan melalui ketentuan pemerintah RI sendiri. Seperti usaha tekstil Majalaya di Jawa Barat tenggelam dengan masuknya perusahaan tekstil besar dari Jepang, salah satu sekutu AS. Indonesia mulai dimasuki dan langkah demi langkah didominasi perusahaan multinasional (MNC) yang hakikatnya perusahaan AS, seperti perusahaan minyak dan tambang besar yang semuanya bermarkas di AS.

Sudah amat jelas bahwa dunia bisnis AS memanfaatkan peran Bank Dunia dan IMF untuk mendukung perluasan usaha mereka memanfaatkan kekayaan bumi dan air Indonesia. Sebaliknya pemerintah RI yang politik ekonominya dikendalikan orang-orang berpaham ekonomi Barat kurang sekali mendukung tumbuhnya ekonomi rakyat karena sebagai usaha kecil atau koperasi mereka kurang cocok untuk beroperasi dengan MNC itu. Yang mendapat keuntungan dari kondisi itu adalah mereka yang sudah lebih terbiasa dengan bisnis Barat, yaitu kaum WNI keturunan Tionghoa. Selain itu perusahaan milik mereka kuat hubungannya dengan pengusaha Tionghoa di Singapore dan Hongkong. Maka tidak mengherankan bahwa yang kemudian maju adalah perusahaan milik WNI keturunan Tionghoa, seperti Liem Sioe Liong, Willem Suryajaya, dan lainnya.

Karena berpandangan liberalisme-individualisme maka para ekonom yang mengelola tidak terlalu menghiraukan itu dan mereka berpendapat bahwa keadaan demikian memang harus kita terima sebelum orang Indonesia sanggup menjalankan bisnis yang sesuai dengan keperluan MNC. Buat mereka yang penting adalah terwujudnya pertumbuhan (economic growth) Pandangan ini diperkuat oleh paham baru yang membanjiri dunia, yaitu globalisasi. Karena globalisasi tidak dapat ditolak sebagai kenyataan perkembangan umat manusia, kata mereka, maka kita harus menyesuaikan diri dalam membangun bangsa, yaitu perdagangan bebas dan masuknya produk dari luar secara bebas. Tidak penting bagi mereka membentuk kekuatan pasar dalam negeri di mana produk Indonesia dominant. Maka rakyat tidak diperkuat kemampuannya, sebab buat kaum ekonom itu populisme atau politik ekonomi yang berpihak kepada rakyat adalah bunuh diri. Tidak ada pikiran, apalagi minat dan niat, untuk mengembangkan Indonesia Incorporated yang tangguh bersaing di dunia internasional.

Dengan perkembangan itu Indonesia makin lama makin tinggi GNP-nya karena kaum ekonom selalu mengejar pertumbuhan ekonomi yang setinggi mungkin. Akan tetapi GNP yang tinggi itu tidak karena ada usaha rakyat yang makin besar dan kuat yang menjadikan rakyat makin sejahtera. GNP meningkat karena yang tumbuh adalah faktor non-rakyat, seperti perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, dan lainnya. Merekalah dan pihak Indonesia yang sedikit jumlahnya yang makin menjadi kaya. Ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau gap yang makin lebar antara mereka yang dapat berkembang sesuai kehendak dunia Barat dengan rakyat yang masih kurang mampu. Celakanya adalah bahwa yang beruntung hanya golongan yang sedikit jumlah orangnya, sedangkan mayoritas banyak tetap dalam kondisi miskin. Kalau dalam zaman Bung Karno ekonomi tidak maju dengan seluruh bangsa miskin, sekarang pimpinan Pak Harto dengan bantuan Pak Widjojo menimbulkan jurang lebar dan dalam antara segolongan kecil orang yang kaya raya dan jutaan orang yang tetap miskin.

Jadi yang dituntut Pancasila sebagai Dasar Negara dalam ekonomi jauh dari terwujud. Tidak ada kesejahteraan yang tinggi dan merata bagi mayoritas bangsa, tidak ada keadilan karena hanya segolongan kecil yang hidup dalam ukuran bangsa yang telah maju. Juga ekonomi nasional tidak menunjukkan ketangguhan. Kekuatan perusahaan Indonesia yang mempunyai daya saing tinggi di dunia internasional amat sedikit. Itu berarti bahwa kekayaan bumi dan air Indonesia lebih dimanfaatkan orang asing dari pada rakyat Indonesia sendiri. Ini semua terjadi karena pengelolaan ekonomi Indonesia sejak 1965 tidak berorientasi pada Pancasila Dasar Negara.

Ketika Asia Timur, termasuk Indonesia, pada tahun 1997 ditimpa Krisis Ekonomi, mula-mula para pakar ekonomi tenang karena mentor mereka di IMF mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena krisis. Mereka menyatakan dengan penuh kepercayaan bahwa the Indonesian economy is strong because the fundamentals are right. Akan tetapi pada akhir tahun 1997 sudah mulai nampak ketidakbenaran ucapan itu. Indonesia terpuruk dan bahkan terpuruk lebih parah dari pada negara Asia Timur lainnya. Kemudian juga Indonesia yang paling akhir dapat meninggalkan akibat krisis itu. Pernyataan bahwa di Indonesia the fundamentals are right disanggah dengan kenyataan keruntuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya ternyata bahwa justru negara-negara yang kurang berorientasi pada Bank Dunia dan IMF yang paling cepat keluar dari krisis. Sekalipun begitu kaum ekonom Indonesia tetap tak mau berubah pandangannya.

Masa Reformasi

Ketika gerakan Reformasi memaksa Pak Harto lengser keprabon dan kemudian digantikan berturut-turut oleh pemerintahan Prof Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, kaum ekonom yang mengelola ekonomi nasional tetap tidak berusaha secara sungguh-sungguh dengan komitmen serieus untuk menjadikan ekonomi Indonesia berorientasi pada rakyat serta mengembangkan kekuatan daya saing tinggi dalam percaturan internasional. Sebab Prof W, sekalipun tidak lagi memegang kendali ekonomi secara langsung dan formal, dalam kenyataan masih sangat berpengaruh. Tidak ada Kepala Negara yang tidak menjadikan beliau penasehat ekonomi yang utama, meskipun secara tidak resmi. Selain itu para ekonom yang memegang kendali ekonomi adalah murid Prof W atau sekurang-kurangnya pengikut pahamnya karena tidak mampu mengembangkan sikap sendiri. Apalagi mayoritas ekonom Indonesia telah mengikuti studi yang arahnya sejak 1965 telah digariskan Prof W. Adanya satu dua ekonom yang tidak sepaham dengan garis Prof W, seperti Prof Mubyarto dan Prof Sri Edhi Swasono, tidak mampu menahan gelombang yang ditimbulkan paham itu dalam pemikiran dan pengelolaan ekonomi Indonesia.

Ketika Indonesia sekarang menghadapi kenyataan harus memenuhi ketentuan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China untuk ASEAN, maka kelemahan dalam ekonomi Indonesia amat merisaukan. Membanjirnya produk China akan mendesak produksi di Indonesia yang dapat berakibat makin berkurangnya kesempatan kerja dan pengangguran makin luas. Itu berarti makin berkurangnya penghasilan rakyat dan dengan sendirinya terus luasnya jumlah kemiskinan. Memang akan ada golongan yang beruntung, tetapi jumlah mereka amat sedikit di bandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia. Hal ini malahan makin mempertajam kesenjangan antara golongan kaya dan miskin yang merupakan mayoritas rakyat.

Orang boleh bersikap cynical terhadap Pancasila, tetapi makin jelas bahwa tanpa membuat Pancasila kenyataan di Indonesia, sukar akan dicapai Tujuan Nasional berupa masyarakat yang adil, maju dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang politik hal itu makin nyata setelah UUD 1945 di-amandemen empat kali oleh MPR yang dipimpin DR. Amien Rais , Tokoh Utama Reformasi Indonesia.

Hal serupa juga terjadi dalam ekonomi. Selama pimpinan Negara RI tidak bersedia secara konsisten menjalankan Pancasila dan berbagai dasarnya dalam pengembangan ekonomi, maka ekonomi Indonesia akan terus berhadapan dengan kemiskinan yang besar jumlahnya, kurang ada daya saing tinggi dalam dunia ekonomi internasional, dan last but not least moralitas dalam kehidupan ekonomi amat sukar ditemukan. Jelas itu bukan tujuan hidup bangsa Indonesia dan kita semua !

Tulisan tentang ekonomi Indonesia ini ditulis oleh seorang bukan ahli ekonomi. Meskipun demikian mudah-mudahan para pakar ekonomi ada yang mau membacanya. Sebab hakikatnya ekonomi sebagai salah satu kegiatan dan ekspresi masyarakat bukan hanya menyangkut kaum pakar ekonomi saja, melainkan menjadi kepentingan seluruh masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: